[Indonesia] - Pemerintah Alokasikan Rp 450 Triliun Untuk Pembangunan Infrastruktur Pada Tahun 2022
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional selama beberapa tahun terakhir. Dalam Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, pemerintah sudah menyusun alokasi anggaran untuk infrastruktur pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 450 triliun. Ini meningkat 7,81% dari alokasi pada tahun ini yang sebesar Rp 417,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, di tengah perjuangan pemerintah dalam memulihkan ekonomi Indonesia dari Covid-19, pembangunan infrastruktur juga terus dilanjutkan untuk menutup gap infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi. Mengacu pada G20 Surveillance Note dalam pertemuan daring pemimpin G-20 pada November tahun lalu, dikatakan pentingnya belanja infrastruktur. Setengah persen PDB untuk belanja infrastruktur ini mampu memberi tambahan 1% untuk pertumbuhan ekonomi per tahun dalam empat tahun berikutnya. Namun, pemerintah tak serta-merta menggelontorkan duit jumbo untuk pembangunan infrastruktur, Sri Mulyani menegaskan, belanja infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan dan proses yang baik, juga transparan dan kompetitif untuk mendapat dampak multipliernya. Ke depan, dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur digadang menjadi moto penggerak ekonomi dari sisi permintaan, lewat penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi, terutama dalam kondisi pandemi ini. Sementara dalam jangka panjang, infrastruktur diharapkan berkontribusi di sisi penawaran lewat peningkatan kapasitas produksi, perbaikan arus barang dan jasa, sehingga tercipta efisiensi ekonomi. (Source: Kontan)

[Amerika Serikat] - Pembicaraan Alot, AS Hanya Usulkan Tarif Pajak Minimum Global 15%
Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusulkan tarif pajak minimum global sebesar 15%. Usulan tersebut lebih rendah dari tarif pajak penghasilan yang diusulkan diberlakukan untuk perusahaan-perusahaan AS yakni sebesar 21%. Perbedaan mencolok antara proposal baru yang dirilis Departemen Keuangan pada Kamis (20/5) tersebut dengan tarif pajak yang ingin diberlakukan pemerintahan Biden ke perusahaan-perusahaan Amerika menggarisbawahi sulitnya mencapai kesepakatan dalam pembicaraan internasional Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Beberapa negara termasuk Irlandia telah menerapkan pajak bisnis rendah sebagai strategi utama pembangunan ekonomi. Sementara para negosiator menargetkan ada kesepakatan terkait tarif pajak minimum global ini. Pemerintah AS menghidupkan kembali wacana penerapan tarif pajak minimum global ini guna menghentikan kecenderungan di banyak negara untuk berlomba memangkas tarif pajak penghasilan. Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah berupaya keras untuk mengakhiri perlombaan pajak rendah ini karena dinilai telah mengikis pendapatan pemerintah yang saat ini tengah menghadapi rekor utang di tengah krisis Covid-19. (Source: Kontan)

[China] - Kebijakaan Bank Sentral China Tak Berubah Tajam Meski Harga Properti Melonjak
Melonjaknya harga rumah mendorong para pejabat pemerintah  China untuk menghidupkan kembali gagasan pajak properti nasional. Kenaikan harga material mendorong pemerintah berjanji meningkatkan pasokan domestik, memperkuat pengawasan pasar, serta menindak spekulasi dan penimbunan. Upaya pemerintah untuk mengekang kenaikan harga tidak akan cukup sehinggga membutuhkan bantuan bank sentral mendorong konsumsi domestik. Namun, lonjakan harga yang begitu cepat ini menjadi tantangan bagi Bank Sentral China bagaimana menahan inflasi tanpa harus menaikkan suku bunga pinjaman.  Bank Sentral China (PBoC) mengatakan tidak akan membuat perubahan tajam dalam kebijakan moneternya. Kondisi ini akan mengejutkan pasar keuangan negara yang saat ini harganya dalam skenario relatif tidak berbahaya. Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun telah jatuh ke level terendah dalam delapan bulan, sementara indeks acuan saham CSI 300 adalah yang paling tidak bergejolak sejak Januari. Ketenangan ini kontras dengan negara lain dimana investor semakin terobsesi dengan reaksi bank sentral terhadap ancaman ekonomi global yang terlalu panas. Menurut  Zhou Hao, ekonom Commerzbank AG di Singapura, mengurangi ledakan properti dan komoditas tanpa memperketat kebijakan makro merupakan tantangan nyata bagi pemerintah China. China menurunkan suku bunga setelah lebih dari 15 bulan pandemi Covid-19 pertama terjadi dan menyuntikkan triliunan yuan ke dalam sistem keuangan. Akibatnya, pembuat kebijakan seperti banyak negara lain di dunia mulai menghadapi akibatnya. (Source: Kontan)

[Hong Kong] - Tingkat Inflasi Hong Kong Naik Lebih Tinggi di Bulan April
Harga konsumen di Hong Kong naik 0,7 persen tahun ke tahun di bulan April 2021, menyusul kenaikan 0,5 persen di bulan Maret. Namun, kenaikan IHK tahun-ke-tahun disebabkan oleh dasar perbandingan yang rendah yang timbul dari pembayaran pemerintah atas sewa perumahan umum dan pembebasan dua pertiga sewa. Dengan memperhitungkan dampak semua tindakan bantuan Pemerintah, perubahan tahun ke tahun adalah 0,3 persen, dibandingkan dengan rata-rata 0,2 persen di bulan Maret. Kenaikan harga terjadi pada listrik, gas dan air (23,5 persen); makanan, tidak termasuk makanan yang dibeli jauh dari rumah (1,6 persen); transportasi (1,5 persen); makanan yang dibeli jauh dari rumah (0,8 persen); dan sandang dan alas kaki (0,7 persen). Di sisi lain, penurunan terjadi pada perumahan (-0,6 persen); minuman beralkohol dan tembakau (-0,3 persen); dan aneka barang (-0,7 persen). Ke depan, tekanan inflasi akan tetap ringan, mengingat perekonomian lokal masih beroperasi di bawah kapasitasnya. (Source: Trading Economics)