BTPN Syariah Alokasikan Rp475 Miliar Untuk Bagi Dividen ke Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT BTPN Syariah Tbk (BTPS) telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 61,75 per lembar saham atau setara dengan Rp 475,6 miliar. RUPST juga menyetujui laba ditahan sebesar Rp 969,4 miliar untuk mendukung usaha perseroan kedepan. Pembagian dividen ini tak lepas dari kinerja positif perseroan di 2021 yang telah dipublikasikan pada bulan Februari lalu, di mana kinerja perseroan menunjukan kinerja yang prima dengan adanya pertumbuhan pembiayaan sebesar 10% (yoy) menjadi Rp 10,4 triliun dengan kualitas pembiayaan yang sehat. Adapun, total aset BTPN Syariah tumbuh 13% menjadi 18,5 triliun dari 16,4 triliun (year on year). Dana pihak ketiga tumbuh 12 % (YoY) menjadi Rp 11,0 triliun dari Rp 9,8 triliun, dan Laba bersih setelah pajak (NPAT) mencapai Rp 1,5 triliun. 

============================================================================
99% The Fed Bakal Kerek Suku Bunga 50 Bps, Rupiah Siap?

Sama seperti beberapa pekan terakhir, rupiah masih bergerak tipis-tipis saja melawan dolar Amerika Serikat (AS) pada minggu lalu. total dalam 5 hari perdagangan rupiah melemah tipis 0,09% melawan dolar AS ke Rp 14.356/US$. Pergerakan yang sama masih bisa terjadi di awal pekan ini, Senin (25/4/2022), dan ada risiko rupiah kembali melemah. Sebabnya, indeks dolar AS yang terus ngegas. Sepanjang pekan lalu indeks yang mengukur kekuatan dolar AS ini melesat 0,9% ke 101,22 yang merupakan level tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Sama seperti beberapa pekan terakhir, rupiah masih bergerak tipis-tipis saja melawan dolar Amerika Serikat (AS) pada minggu lalu. total dalam 5 hari perdagangan rupiah melemah tipis 0,09% melawan dolar AS ke Rp 14.356/US$. Pergerakan yang sama masih bisa terjadi di awal pekan ini, Senin (25/4/2022), dan ada risiko rupiah kembali melemah. Sebabnya, indeks dolar AS yang terus ngegas.

============================================================================
Melantai Hari Ini (25/4), IPO WINR Oversubscribed 64,2 Kali

PT Winner Nusantara Jaya Tbk akan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (25/4) ini. Perusahaan yang bergerak di sektor properti & real estate tersebut akan memakai kode saham WINR dalam perdagangan sahamnya. Dalam penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) ini WINR melepas sejumlah 1,5 miliar saham kepada publik. Besaran saham yang ditawarkan tersebut setara dengan 28,65% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga Rp 100 per saham. Direktur Utama Winner Nusantara Jaya Yusmen Liu menjelaskan, IPO ini merupakan langkah corporate action yang dilakukan untuk mendukung sumber pendanaan dalam mengembangkan usaha. Dengan begitu, harapannya target yang telah ditetapkan oleh WINR dapat terealisasi. "Selain itu, tujuan perseroan melakukan IPO juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Perseroan agar memiliki Good Corporate Governance (GCG) yang baik," ujar Yusmen Liu, Senin (25/4).

============================================================================
Miris! Begini Kerugian Indonesia Akibat Mafia Minyak Goreng

Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini menetapkan sejumlah tersangka terkait kasus ekspor minyak goreng, termasuk Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana. Tindak tanduk para mafia minyak goreng ini bahkan membuat masyarakat kesulitan akibat kelangkaan minyak goreng. Kalau pun ada, harganya telah membumbung tinggi. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah pun buka-bukaan perihal langkah Kejagung menetapkan pejabat Kemendag itu sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Menurut dia, penetapan itu tidak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya. Namun dalam pelaksanaannya perusahaan ekportir tidak memenuhi DPO namun tetap mendapatkan persetujuan ekpor dari pemerintah.

============================================================================
Mau Rights Issue, Adhi Karya (ADHI) Tambah Modal Dasar

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) kedua pada pekan lalu. RUPS kedua ini dilakukan sebagai kelanjutan dari RUPS tahunan yang telah dilakukan sebelumnya. Corporate Secretary ADHI Farid Budiyanto menjelaskan, pada RUPS tahunan tahun buku 2021, ADHI telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham terkait penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue. “Sebagai tindak lanjut dari persetujuan PMHMETD tersebut, ADHI melakukan penambahan modal dasar melalui perubahan anggaran dasar dengan tujuan untuk menjaga saham portepelnya,” terang Farid dalam keterangan resmi dikutip Senin (25/4/2022). Selain itu, perubahan anggaran dasar tersebut juga mencakup penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.