BTEL - Terancam gagal bayar obligasi


PT Bakrie Telecom (BTEL) gagal membayar kupon bunga atas obligasi guaranteed senior notes yang diterbitkan anak usahanya, Bakrie Telecom Pte Ltd. Utang pokok obligasi yang terbit 7 Mei 2010 sebesar US$ 250 Juta dengan kupon 11.5%. Pembayaran kupon jatuh tempo tiap 7 Mei dan 7 November hingga jatuh waktu obligasi 7 Mei 2015. BTEL telah bernegosiasi dengan para pemegang obligasi untuk merestrukturisasi dan menunda pembayaran kupon obligasi, upaya tersebut untuk menyelamatkan operasional BTEL. BTEL menunjuk FTI Consulting untuk menelaah bisnis dan finansial perusahaan selain itu dibentuk steering committee (SC) yang terdiri dari konsultan FTI dan perwakilan kreditur untuk pembahasan penundaan pembayaran bunga obligasi.


IATA - Bisnis infrastruktur 


PT Indonesia Air Transport (IATA) akan memulai melebarkan lini bisnis ke bidang infrastruktur dan nama perusahaan akan berubah menjadi PT Indonesia Air dan Infrastruktur. Manajemen IATA mengungkapkan langkat tersebut untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Meski lini usaha baru sudah disiapkan sejak tahun lalu, namun baru akhir tahun ini lini bisnis tersebut mulai beroperasi. IATA akan mengembangkan pelabuhan batubara di Sumatera Selatan dan Kalimanta Timur. Untuk pengembangan bisnis ini, IATA mengeluarkan dana sekitar US$ 25 juta. IATA beraharap bisnis infrastruktur dapat berkembang lebih pesat dari bisnis penyewaaan maskapai yang selama ini berjalan.


INDY - Buyback obligasi


PT Indika Energy (INDY) melalui anak usahanya, Indo Integrated Energy II BV menyelesaikan pembelian kembali (buyback) obligasi senilai US$ 230 JUta pada 5 November 2013. Surat utang yang terbit pada 5 November 2009 jatuh tempo pada 2016 dengan bunga sebesar 9.75% per tahun. Awal tahun ini, anak usaha INDY, Indo Energy Finance II BV telah menerbitkan obligasi senilai US$ 500 Juta dengan bunga sebesar 6.375% per tahun. INDY mengalokasikan dana sebesar US$ 230 Juta dari hasil penerbitan obligasi untuk buyback obligasi lama dan INDY juga memanfaatkan dana hasil emisi obligasi untuk membayar utang bank sebesar US$ 235 Juta.


VOKS - Non-preemptive rights


PT Voksel Electric (VOKS) berencana menerbitkan 83.11 juta lembar saham baru (10% saham) tanpa HMETD (non-preemptive rights). Harga penawaran minimum ditetapkan sebesar Rp 1,122 per lembar saham yang merupakan harga rata-rata 25 hari perdagangan sebelum VOKS mengumumkan rencana tersebut, yang membutuhkan persetujuan RUPSLB pada 22 November 2013. Seluruh dana hasil non-preemptive rights akan dialokasikan untuk mendukung modal kerja.