Amerika Serikat
Microsoft Corp menghadapi tantangan teknis saat mencoba mengakuisisi aplikasi TikTok dari perusahaan asal China, ByteDance. Tentu hal ini dapat menguji kesabaran pemerintahan Presiden Donald Trump, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut. Microsoft sedang merundingkan masa transisi yang akan memberikan waktu untuk mematikan TikTok secara teknologi setelah mereka menyetujui kesepakatan. ByteDance mulai mengerjakan pemisahan teknologi mereka beberapa bulan lalu di tengah pengawasan dari pemerintah AS. Mereka mulai merencanakan perpecahan sebagai bagian dari strategi untuk mengalihkan kekuatannya dari China, menurut laporan Reuters. Negosiasi Microsoft untuk akuisisi operasi TikTok di AS, Kanada, Selandia Baru, dan Australia memperumit pemisahan. TikTok tidak hanya harus dipisahkan dari ByteDance, tetapi juga harus dipisahkan dari wilayah TikTok lainnya. Ini menambah tantangan teknis karena jumlah data yang terlibat. (Source: CNBC Indonesia)

China
Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin pada hari Senin (10/8/2020) mengatakan, perusahaan China dan negara lain yang tidak mematuhi standar akuntansi akan di-delisting (dihapus) dari daftar Wall Street pada akhir 2021. Reuters memberitakan, Mnuchin dan pejabat lainnya merekomendasikan kebijakan ini kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS minggu lalu untuk memastikan bahwa perusahaan China memiliki standar yang sama dengan perusahaan AS. Melansir Bloomberg, Kelompok Kerja untuk pasar keuangan di pemerintahan Trump akan menambah aturan bursa yakni semua perusahaan wajib memberikan akses kepada regulator AS akses untuk meninjau data-data audit mereka.  Rencana penyesuaian aturan itu dilakukan menyusul meningkatnya kekhawatiran investor tereskpos terhadap penipuan. Selama lebih dari satu dekade regulator AS telah dibuat jengkel oleh perusahaan China yang terdaftar di Wall Street. Perusahaan-perusahaan itu, diantaranya Alibaba Group dan Baidu, tidak pernah mengizinkan inspektur dari Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik untuk meninjau laporan audit perusahaan. (Source: Kontan)

Prancis
Aktivitas ekonomi di Prancis masih berada 7% di bawah level normal pada bulan Juli lalu. Bank of France (BoF) mengatakan, posisi ini membaik dibanding aktivitas ekonomi di bulan Juni karena sektor konstruksi yang mulai berjalan mendekati level aktivitas sebelum virus corona dan kapasitas industri naik lebih tinggi di bulan lalu. Dalam briefing bulanan tentang kondisi bisnis, bank sentral Prancis ini juga menyebut bahwa ekonomi terbesar kedua di zona Eropa tersebut kontraksi 13,8% pada kuartal II-2020. Hal ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Prancis yang dibuat BoF, yakni kontraksi 14%. Di bulan Juni, aktivitas ekonomi berada 9% di bawah level normal, naik dari penurunan 32% yang terlihat selama dua minggu pertama penguncian di bulan Maret. Tren positif terus berlanjut ketika Prancis dan pemerintah Eropa lainnya mengambil langkah-langkah baru untuk mengekang peningkatan baru dalam tingkat infeksi virus corona. Ini dilakukan agar langkah penguncian kembali yang menghantam ekonomi global tidak dilakukan kembali. Di industri manufaktur, utilisasi kapasitas pada Juli naik 3 poin menjadi 72%. Aktivitas sektor manufaktur dan jasa akan stabil pada Agustus, bank memproyeksikan. (Source: Kontan)

Indonesia
Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings menegaskan atau mengafirmasi kembali peringkat 'BBB' untuk Indonesia dengan proyeksi stabil. Fitch menilai ekonomi Indonesia masih punya peluang tumbuh dalam jangka menengah, karena rasio utang masih rendah. Fitch memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2020 akan mengalami kontraksi 2% disebabkan dampak virus corona. Meski mengalami kontraksi karena dampak Covid-19, Fitch memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 6,6% pada 2021. Pendorongnya, ialah momentum pertumbuhan akan berlanjut pada 2022, dalam perkiraan pertumbuhan ekonomi RI akan tumbuh 5,5% didukung oleh fokus baru pemerintah pada pembangunan infrastruktur. Menurut Fitch, pemerintah merespons krisis dengan cepat dengan berbagai tindakan bantuan untuk mendukung rumah tangga dan perusahaan, termasuk usaha kecil dan menengah. Total dukungan pemerintah terkait Covid-19 berjumlah Rp 695 triliun, atau 4,4% dari PDB, dan termasuk bantuan langsung tunai, penyediaan sembako, jaminan, dan insentif pajak. (Source: CNBC Indonesia)