[Indonesia] - CAD RI -0,4% PDB Tapi Neraca Pembayaran Surplus US$2,6 M
Bank Indonesia (BI) mengumumkan data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal IV-2020 sekaligus keseluruhan 2020. Hasilnya agak campur aduk, ada yang membaik tetapi ada pula yang memburuk.
Pada kuartal IV-2020, transaksi berjalan (current account) membukukan surplus US$ 0,8 miliar atau setara 0,3% dari Produk Domestik Bruto. Lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yaitu surplus US$ 1 miliar atau 0,4% PDB. Sementara transaksi modal dan finansial mencatat defisit US$ 0,9. Dengan demikian, NPI pada kuartal IV-2020 dalam posisi defisit US$ 0,2 miliar. Memburuk dibandingkan kuartal sebelumnya yang surplus US$ 2,1 miliar. Untuk keseluruhan 2020, transaksi berjalan masih defisit US$ 4,7 atau 0,4% PDB. Membaik dibandingkan 2019 yang defisit US$ 30,4 miliar (2,72% PDB). Kemudian transaksi modal dan finansial sepanjang tahun lalu surplus US$ 7,9 miliar. Hasilnya, NPI 2020 positif US$ 2,6 miliar, turun ketimbang 2019 yang surplus US$ 4,7 miliar. (Source: CNBC Indonesia)

[Amerika Serikat] - Melawan! Raksasa Teknologi AS Beramai-Ramai Menggugat Aturan Pajak Iklan Digital
Sebuah grup yang mewakili perusahaan internet yakni Amazon, Facebook, dan Alphabet bergabung dengan Kamar Dagang AS dan perusahaan lainnya mengajukan gugatan untuk menentang pajak iklan digital baru di negara bagian Mayland. Kamar Dagang yang merupakan asosiasi pelaku bisnis terbesar di AS, Asosiasi Internet yang mewakili selusin perusahaan teknologi,  Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, serta NetChoice mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik AS di Maryland untuk meminta pajak baru tersebut dicabut. Pajak iklan digital itu disahkan minggu lalu oleh Badan Legislatif negara bagian AS tersebut atas veto Gubernur Republik Larry Logan. Gugatan itu menyebut pajak baru itu sebagai serangan hukuman terhadap iklan digital, tetapi bukan untuk iklan cetak. Pajak baru itu dinilai ilegal dalam berbagai cara dan harus dinyatakan melanggar hukum dan dilarang. Anggota parlemen negara bagian memperkirakan penerimaan pajak bisa meningkat sebanyak US$ 250 juta setiap tahun  setelah pajak iklan digital itu diberlakukan. Negara bagian lain juga mempertimbangkan untuk menerapkan pajak iklan digital. Presiden Senat Negara Bagian Maryland, Bill Ferguson menilai langkah yang diambil para pengusaha itu mengecewakan karena mereka memilih membelanjakan jutaan dolar untuk menyewa pengacara berkekuatan tinggi alih-alih membayar bagian yang adil. Gugatan tersebut berpendapat tindakan tersebut akan mengurangi sumber daya untuk mendukung pembuatan dan ketersediaan konten berkualitas tinggi yang didukung iklan, membuat bidang online dibanjiri oleh konten 'sampah' berkualitas rendah. Gugatan itu juga menantang karakter hukuman, termasuk tingkat keparahannya (hingga 10% dari pendapatan kotor) (dan) fokusnya pada perilaku ekstrateritorial. (Source: Kontan)

[China] - Ini Aturan Baru Bisnis Pinjaman Online Di China Yang Tambah Ketat
Regulator perbankan China memperketat persyaratan pada bisnis pinjaman online di bank komersial. Kebijakan ini dikeluarkan di tengah pengawasan yang meningkat terhadap raksasa pinjaman online seperti Ant Group Co, unit keuangan Alibaba Group Holding Ltd. Dalam aturan baru, bank komersial harus bersama-sama menyumbangkan dana untuk menerbitkan pinjaman berbasis internet dengan mitra, dan proporsi modal dari mitra dalam pinjaman tidak boleh kurang dari 30%, demikian Komisi Pengaturan Perbankan dan Asuransi China dalam sebuah pemberitahuan yang dikutip Reuters. Lalu, saldo pinjaman berbasis internet yang diterbitkan bank dengan satu mitra, termasuk pihak terkait, tidak boleh melebihi 25% dari modal inti bersih bank. Selain itu, saldo pinjaman online yang diterbitkan bersama oleh bank komersial dan lembaga koperasi tidak boleh melebihi 50% dari total saldo bank, menurut pedoman tersebut. Dalam dokumen Q&A terpisah, regulator menyatakan, perusahaan harus mematuhi aturan baru tersebut pada 17 Juli 2022. Peraturan tersebut akan meningkatkan potensi kebutuhan modal untuk perusahaan platform teknologi seperti Ant Group, yang sedang dalam proses untuk mengumpulkan dana US$ 37 miliar dalam IPO berdasarkan berbagai layanan pinjaman online. Rencana IPO Ant tersebut pupus ketika regulator China turun tangan untuk menghentikan pencatatan pada bulan November 2020, karena kekhawatiran bahwa pinjaman konsumen yang berlebihan akan menimbulkan ancaman bagi sistem keuangan negara. (Source: Kontan)

[Hong Kong] - Bursa Efek Hong Kong Selidiki Dugaan Pelanggaran IPO New Horizon Health
Bursa Efek Hong Kong sedang menyelidiki apakah investor melanggar aturan dengan menempatkan banyak pesanan demi meningkatkan peluang mereka berpartisipasi dalam penawaran umum perdana (IPO) New Horizon Health Ltd. Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (HKEX) melalui pencatat saham Tricor, telah meminta pialang yang terlibat dalam IPO untuk memberikan nama dan nomor kartu identitas investor ritel yang dialokasikan pada saham tersebut, menurut orang yang mengetahui masalah tersebut. HKEX meminta pialang untuk mengonfirmasi bahwa mereka telah mengikuti prosedur yang tepat. Hal ini  untuk menanggapi keluhan atas layanan beberapa aplikasi IPO yang populer seperti Yidu Tech Inc dan Kuaishou Technology. Masing-masing aplikasi ini menarik lebih dari satu juta pelanggan di kota berpenduduk sekitar tujuh juta orang. Lebih dari 11.000 aplikasi ganda ditemukan dan ditolak dalam penjualan saham New Horizon, menurut pengumuman perusahaan 17 Februari lalu. Tidak jelas apa upaya hukumnya yang dilakukan jika bursa menemukan pelanggaran dalam pembelian saham tersebut. Kemungkinan pengembalian dana sulit dilakukan karena beberapa investor telah menjual sahamnya. Saat ini, pialang Hong Kong telah data penempatan dana IPO tersebut ke divisi daftar bursa untuk ditinjau. Tetapi tidak ada kontrol bahwa data yang diberikan tidak dimodifikasi dan prosesnya juga memakan banyak waktu. Bursa Hong Kong telah mengusulkan platform digital yang dikenal sebagai FINI, untuk membasmi banyak aplikasi. Ini akan menutup celah di mana investor mendaftarkan akun dengan pialang berbeda untuk IPO yang sama. Juru bicara di bursa dan komisi sekuritas dan berjangka Hong Kong menolak berkomentar soal ini. Perwakilan New Horizon juga tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar. (Source: Kontan)