[Indonesia] - Pemerintah Bakal Ubah Tarif Pungutan Ekspor CPO, Begini Rinciannya
Pemerintah bakal mengubah nilai pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, aturan baru tersebut kemungkinan akan terbit pada bulan ini. Untuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sedang direvisi agar bisa terbit secepatnya pada bulan Juni ini. Ini sudah dua minggu, seharusnya bisa lebih cepat. Sri Mulyani kemudian menjelaskan, dalam perubahan tersebut, rencananya, pungutan atas ekspor CPO akan mulai dikenakan ketika harga menyentuh US$ 750 per ton. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio N. Kacaribu menjelaskan dengan lebih rinci. Febrio bilang, setiap kenaikan US$ 50 harga CPO, akan ada dua tarif. Pertama, US$ 20 per ton untuk CPO dan kedua,sebesar  US$ 16 untuk produk turunan CPO. Jadi setiap kenaikan US$ 50 harga CPO, tarif pungutan ekspor naik US$ 20. Sementara untuk produk turunannya, setiap kenaikan US$ 50, pungutan naik US$ 16. Febrio juga menegaskan, dalam hal ini, tidak ada kenaikan progresif terkait tarif pungutan ekspor CPO. Bahkan, pemerintah juga menetapkan adanya tarif ambang batas (treshold). (Source: Kontan)

[Amerika Serikat] - Wall Street Mixed, Nasdaq Kembali Capai Rekor Baru
Wall Street bergerak bervariasi pada perdagangan kemarin. Rabu (23/6), Nasdaq naik ke rekor penutupan tertinggi pada hari Rabu, didorong oleh reli di Tesla Inc. Sementara S&P 500 dan Dow Jones turun, bahkan ketika investor mendukung data yang menunjukkan rekor puncak untuk aktivitas pabrik AS pada bulan Juni. Perusahaan data IHS Markit mengatakan Indeks Manajer Pembelian manufaktur AS naik ke angka 62,6 bulan ini, mengalahkan perkiraan 61,5. Tetapi produsen masih berjuang untuk mengamankan bahan baku dan pekerja berkualitas yang secara substansial menaikkan harga. (Source: Kontan)

[China] - China Menjadi Pasar dari Separuh Mobil Listrik di Dunia
Sebanyak 5,8 juta kendaraan listrik terjual di China hingga akhir Mei 2021. Angka tersebut merupakan lebih kurang separuh penjualan secara global. Menurut data yang dirilis oleh Asosiasi Produsen Mobil Cina (CAAM), penjualan kendaraan listrik atau mobil energi baru mencapai 950.000 unit dalam lima bulan pertama 2021 atau 2,2 kali lipat dari periode yang sama 2020. Mengutip Tempo, Selasa (22/6/2021), CAAM menyampaikannya dalam forum industri China Auto Forum 2021 yang berlangsung di Shanghai akhir pekan lalu. Xinhua merilis, data CAAM menunjukkan bahwa tingkat penetrasi pasar kendaraan listrik mencapai 8,7 persen, mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat. Pada April 2021, telah dibangun 65.000 stasiun pengisian, 644 stasiun pertukaran daya, dan 1,87 juta tiang pengisian secara nasional untuk menggenjot penggunaan kendaraan listrik. Infrastruktur itu terdapat di 176 kota dan lebih dari 50.000 km jalan raya. CAAM memperkirakan tingkat pertumbuhan produksi dan penjualan kendaraan listrik atau mobil energi baru dalam lima tahun ke depan akan tetap di atas 40 persen. CAAM juga memperkirakan penjualan mobil dengan energi terbarukan, termasuk kendaraan listrik baterai, hibrida plug-in dan sel bahan bakar hidrogen, bisa mencapai 1,9 juta unit tahun ini dan 2,7 juta unit pada 2022. Adapun China telah lama menjadi pasar terbesar mobil listrik di dunia. Sejumlah merek pun telah mendirikan pabrik di China, seperti satu pionir mobil listirk, yakni Tesla.  Pembuat mobil energi terbarukan, seperti Tesla Inc, Nio Inc, Xpeng Inc dan BYD juga telah memperluas kapasitas produksi di China. Hal ini juga didorong oleh promosi pemerintah tentang kendaraan yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi polusi. (Source: Bisnis.com)

[Jepang] - Jepang Pertimbangkan Aturan Yang Lebih Ketat Terkait Dana Asing
Surat Kabar Yomiuri menyebut pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk memperketat peraturan tentang dana asing yang memegang saham di perusahaan domestik terlebih yang menggunakan teknologi penting di berbagai bidang seperti industri nuklir dan pertahanan. Mengutip Reuters, peraturan baru tersebut bertujuan untuk mencegah dana dan perusahaan luar negeri tersebut justru memberi tuntutan pada perusahaan Jepang yang dapat melemahkan daya saing mereka atau membocorkan keahlian teknologi. Pemerintah berencana untuk membuat langkah-langkah spesifik pada akhir tahun ini dan bergerak menuju pembuatan undang-undang yang diperlukan. Hanya saja, seorang pejabat kementerian perdagangan membantah hal tersebut. Mereka bilang tidak sedang mempertimbangkan pengetatan peraturan. Dalam laporan Yomiuri, ada beberapa langkah yang sedang dipertimbangkan termasuk salah satu yang akan memesan dana asing jika melanggar aturan baru diminta untuk menjual kepemilikan mereka di perusahaan Jepang. Melalui peraturan baru, pemerintah akan berusaha untuk tetap terlibat dalam mendukung retensi dan pengembangan teknologi yang dianggap penting bahkan setelah dana asing telah melakukan investasi. Setiap tindakan baru akan datang setelah seperangkat aturan pemerintah yang memberlakukan aturan kepemilikan asing yang lebih ketat pada ratusan perusahaan yang ditunjuk sebagai pusat operasi keamanan nasional di selusin sektor mulai berlaku pada Mei tahun lalu. Investor asing yang membeli saham 1% atau lebih di perusahaan inti di selusin sektor yang dianggap penting bagi keamanan nasional telah menghadapi pra-penyaringan pada prinsipnya, dibandingkan dengan ambang batas sebelumnya sebesar 10%. Ke-12 sektor yang dipilih sebagai penting untuk keamanan nasional termasuk bidang-bidang seperti minyak, kereta api, utilitas, senjata, ruang angkasa, tenaga nuklir, penerbangan, telekomunikasi dan keamanan siber. (Source: Kontan)